Belanja PSH BPKAD Kaur Disorot, Jumlah dan Nilai Berbeda

Selasa, 17 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

topikpintar.com – Pengadaan pakaian dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur tahun anggaran 2026 mendapat perhatian setelah tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai hampir Rp50 juta.

Berdasarkan data RUP, paket Belanja Pakaian – PSH tercatat dengan nilai Rp49.999.950 dan menggunakan metode e-purchasing melalui penyedia.

Atas data tersebut, pihak media kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kaur terkait pelaksanaan pengadaan sejumlah pakaian yang tercantum dalam RUP.

Dalam konfirmasi awal, Kepala BPKAD menjelaskan bahwa seluruh paket belanja pakaian memang tercantum dalam RUP. Namun, dari beberapa paket tersebut, menurut penjelasannya, baru belanja pakaian PSH yang telah dilaksanakan, sementara tiga paket lainnya masih dalam proses.

Konfirmasi kemudian difokuskan pada paket Belanja Pakaian PSH, yang diketahui berupa pakaian batik.

Kepala BPKAD Sebut 89 Potong

Saat ditanyakan mengenai jumlah pakaian yang dipesan melalui e-purchasing, Kepala BPKAD menyampaikan bahwa jumlahnya sebanyak 89 potong.

Ketika kembali ditanyakan mengenai harga per potong, Kepala BPKAD menjelaskan nilainya sekitar Rp600 ribu per potong, dengan catatan nilai tersebut masih berkaitan dengan perhitungan pajak PPN dan PPh sebesar sekitar 11,5 persen.

Namun, dalam proses penelusuran di lapangan, pihak media memperoleh informasi berbeda dari perusahaan yang disebut sebagai pihak yang menjahit pakaian tersebut.

Informasi yang diperoleh media menyebutkan bahwa jumlah pakaian yang dipesan disebut mencapai 103 potong, dengan nilai kontrak sekitar Rp35 juta.

Perbedaan informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kembali kepada Kepala BPKAD.

Ketika informasi mengenai 103 potong dengan nilai sekitar Rp35 juta tersebut disampaikan, Kepala BPKAD tampak terkejut dan kemudian mengarahkan media untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada PPTK/Sekretaris BPKAD.

Sekretaris BPKAD Berikan Penjelasan

Atas arahan tersebut, media kemudian meminta PPTK/Sekretaris BPKAD bergabung dalam proses konfirmasi.

Sekretaris BPKAD kemudian memberikan penjelasan bahwa angka yang tercantum dalam RUP pada dasarnya merupakan rencana pengadaan, bukan berarti seluruh nilai yang tercantum otomatis menjadi nilai akhir yang dibayarkan.

Menurut penjelasan Sekretaris BPKAD, untuk belanja pakaian PSH, nilai yang direalisasikan disebut sekitar Rp42 juta, sebelum memperhitungkan pajak PPN dan PPh serta proses negosiasi dengan pihak penyedia.

Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan karena terdapat perbedaan angka yang perlu diperjelas, baik mengenai jumlah pakaian, nilai pengadaan, maupun komponen pembentuk nilai kontrak.

Perlu Dijelaskan Secara Terbuka

Dari rangkaian konfirmasi tersebut, setidaknya terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penjelasan lebih rinci.

Pertama, data awal dari Kepala BPKAD menyebutkan jumlah pesanan 89 potong, sementara informasi yang diperoleh media dari pihak perusahaan menjahit menyebutkan 103 potong.

Kedua, nilai paket dalam RUP tercatat sebesar Rp49.999.950, sedangkan dalam penjelasan Sekretaris BPKAD disebutkan realisasi sekitar Rp42 juta, sementara informasi lain yang diperoleh media dari pihak perusahaan menyebut nilai kontrak sekitar Rp35 juta.

Perbedaan angka tersebut tentu tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Namun, kondisi tersebut menjadi penting untuk dijelaskan agar publik dapat memahami alur pengadaan secara utuh, mulai dari RUP, proses e-purchasing, negosiasi, kontrak, pajak, hingga pembayaran kepada penyedia.

Apalagi pengadaan tersebut menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur.

Media Dorong Transparansi Dokumen

Untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman angka maupun informasi, BPKAD Kabupaten Kaur diharapkan dapat membuka atau menjelaskan dokumen pendukung pengadaan, antara lain dokumen e-purchasing, surat pesanan atau kontrak, spesifikasi dan jumlah barang, harga satuan, hasil negosiasi, dokumen pajak, serta bukti pembayaran.

Dengan adanya dokumen tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah perbedaan angka yang muncul merupakan akibat dari proses negosiasi, pajak, perubahan jumlah barang, atau komponen pengadaan lainnya.

topikpintar.com, menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran dalam pengadaan.

Sebaliknya, pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi penggunaan anggaran daerah.

Jika seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka perbedaan angka tersebut semestinya dapat dijelaskan melalui dokumen administrasi dan kontrak yang tersedia.

Redaksi Topikar, akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang, faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Silakan diaudit dan diperiksa oleh pihak yang berwenang apabila dalam proses penelusuran nantinya ditemukan hal-hal yang memang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penulis : FRAKY YUDIANSYAH (Kaperwil Bengkulu)

Berita Terkait

HKN Ke-62, Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka Bintuhan
Operasi Zebra 2026 Resmi Dimulai, Ini Pesan Kapolres Kaur
Dana Desa 2026, Pembangunan Plat Deker Dan Talud Tanjung Alam Rampung
Polres Kaur Bongkar 9 Kasus Curanmor dan Jaringan Narkoba, 14 Motor Berhasil Diamankan
Grup Kesenian Sanggar Bintuhan Audiensi Bersama Pemkab Kaur
Misteri Kematian Petani Kaur, Mayat Ditemukan di Pondok Sawit
Kapolres Kaur Pimpin Sertijab, Lima Pejabat Berganti
Geger! Mayat Pria Ditemukan di Pondok Kebun Sawit Pagar Dewa Kaur

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 13:35

Belanja PSH BPKAD Kaur Disorot, Jumlah dan Nilai Berbeda

Selasa, 17 November 2026 - 12:15

HKN Ke-62, Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka Bintuhan

Senin, 16 November 2026 - 10:22

Operasi Zebra 2026 Resmi Dimulai, Ini Pesan Kapolres Kaur

Minggu, 15 November 2026 - 20:40

Dana Desa 2026, Pembangunan Plat Deker Dan Talud Tanjung Alam Rampung

Jumat, 13 November 2026 - 21:39

Polres Kaur Bongkar 9 Kasus Curanmor dan Jaringan Narkoba, 14 Motor Berhasil Diamankan

Berita Terbaru

Kabupaten Kaur

Belanja PSH BPKAD Kaur Disorot, Jumlah dan Nilai Berbeda

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:35

Kabupaten Kaur

HKN Ke-62, Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka Bintuhan

Selasa, 17 Nov 2026 - 12:15

Kabupaten Kaur

Operasi Zebra 2026 Resmi Dimulai, Ini Pesan Kapolres Kaur

Senin, 16 Nov 2026 - 10:22