topikpintar.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pencabutan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan penyerahan SK tersebut dilakukan dalam Persidangan PTUN pada Kamis sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA).
Atip Latipulhayat menerangkan, pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA). Setelah objek gugatan dicabut, PTUN menyatakan gugatan penggugat gugur.
“Menindaklanjuti Putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut Suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini,” kata Atip, Kamis (12/11/2026).
Atip menyebut putusan itu mengakhiri Persoalan Hukum terkait Keabsahan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran. Menurutnya, tidak ada lagi langkah hukum yang dapat ditempuh terkait perkara tersebut.
“Dengan Putusan ini, maka persoalan keabsahan Suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh,” ujar Atip.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membenarkan terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ((Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
“Ya benar kami melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” katanya, dikutip Antara.
Melalui Surat Keputusan yang diteken oleh Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada Senin (11/11) tersebut, pihaknya mencabut SK Ditjen Dikmen Diksus Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
Selain itu pihaknya juga menyatakan menarik SK Dirjen Dikmen Diksus Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakan surat keterangan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes).
Penulis : Penti Dawati (Direktur Media Topikar)
