topikpintar.com – Gibran Rakabuming Raka disebut berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam Konferensi Pers di Istana, Selasa (10/11/26).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait Putusan di MK dan MA,” lanjut Pras.
“Sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran.
Keputusan Gibran mengajukan Pengunduran diri dari Jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan Politik yang menguat di Parlemen.
Sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyampaikan Pendapat atas Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR RI telah menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR merespon putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berupa Penghianatan Terhadap Negara, Korupsi, Penyuapan, Tindak Pidana berat lainnya, Perbuatan Tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Penulis : Penti Dawati (Direktur Media Topikar)
