Konsekuensi Jika KPU Tidak Menjalankan PSU yang Direkomendasikan Bawaslu dan Panwascam

- Penulis

Senin, 26 Februari 2024 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TOPIKAR || KAUR – Pemungutan suara ulang (PSU) adalah proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) karena pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. PSU dilakukan untuk memastikan keadilan dan mengatasi kontroversi atau sengketa yang muncul terkait hasil pemilihan.

Dijelaskan, dengan pengajuan rekomendasi PSU, ada pada ayat 3 pasal 80 PKPU nomor 25 Tahun 2023. Yang mana disebutkan bahwa PSU wajib dilakukan apabila terdapat pemilih yang memilih lebih dari sekali pada TPS tersebut atau di TPS yang lain.

Berdasarkan informasi dari hasil pencarian ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi jika KPU tidak menjalankan PSU yang direkomendasikan Bawaslu dan Panwascam, yaitu:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

– Pertama, dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pemilih yang hak pilihnya tidak terpenuhi atau terganggu. Pemilih yang tidak dapat memberikan suara atau memberikan suara lebih dari satu kali, atau pemilih yang mendapatkan surat suara yang tidak sesuai dengan haknya, akan merasa tidak puas dan tidak dihargai. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan penyelenggara pemilu.

Baca Juga :  Solat Idulfitri 1445 H di Kabupaten Kaur: Persatuan dalam Doa dan Silaturahmi

– Kedua, dapat menimbulkan kerugian bagi peserta pemilu, baik calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, maupun partai politik. Peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh hasil pemilihan yang tidak valid atau terganggu, dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau pengadilan. Hal ini dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa pemilu dan menambah beban biaya bagi peserta pemilu.

– Ketiga, dapat menimbulkan kerugian bagi penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun Panwascam. Penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan PSU yang direkomendasikan, dapat dituduh melakukan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Hal ini dapat berdampak pada sanksi hukum atau sanksi etik bagi penyelenggara pemilu. Selain itu, hal ini juga dapat menurunkan kredibilitas dan reputasi penyelenggara pemilu di mata publik.

Baca Juga :  KPU Kabupaten Kaur Gelar Rapat Koordinasi Jelang Pemilu 2024

Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk menjalankan PSU yang direkomendasikan oleh Bawaslu dan Panwascam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu, serta menghindari konsekuensi negatif yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Sedangkan di kabupaten kaur bawaslu sudah pernah memberikan rekomendasi ke kpu terkait PSU di desa suka menanti, dan dikutip dari media radarselatan.bacakoran.co pihak kpu terkait PSU suka menanti di tolak dengan alasan waktu yang mendesak.

“Hasil pleno kami tidak bisa menggelar PSU dengan berbagai pertimbangan salah satunya waktu yang mendesak,” kata Komisioner KPU Kaur Tony Kuswoyo, M.AP kepada Rasel (24/02/2024)

 

Penulis : Zoni aprizon

Editor : Zn

Berita Terkait

Warga Kaur Pertanyakan Kualitas Proyek Jalan Rp40 Miliar
Rapat Pari Purna Istimewa DPRD Kabupaten Kaur: HUT Kabupaten Kaur ke-21
Pemerintah Kab.Kaur membentuk Tim Pengawasan Perusahaan Di Bidang Lingkungan Hidup, ini Tugas Tim !
Sinergitas Pemerintah Daerah dan Lembaga Peradilan: Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ke Bupati Kaur
Sinergi Kominfo dan Pemda Kaur Tingkatkan Kapasitas Agen Kewaspadaan Dini
DPD APPI Kaur Serukan Keadilan: Pencurian Ternak Harus Diberantas
DPRD Kabupaten Kaur Gelar Rapat Paripurna, Sampaikan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024
Misteri 350 Juta Rupiah Perbulan: Kemana Mengalirnya Dana Penerangan Jalan Kaur?
Berita ini 160 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 19:47 WIB

Warga Kaur Pertanyakan Kualitas Proyek Jalan Rp40 Miliar

Kamis, 23 Mei 2024 - 15:15 WIB

Rapat Pari Purna Istimewa DPRD Kabupaten Kaur: HUT Kabupaten Kaur ke-21

Senin, 20 Mei 2024 - 21:41 WIB

Pemerintah Kab.Kaur membentuk Tim Pengawasan Perusahaan Di Bidang Lingkungan Hidup, ini Tugas Tim !

Sabtu, 18 Mei 2024 - 19:34 WIB

Sinergitas Pemerintah Daerah dan Lembaga Peradilan: Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ke Bupati Kaur

Kamis, 16 Mei 2024 - 08:43 WIB

DPD APPI Kaur Serukan Keadilan: Pencurian Ternak Harus Diberantas

Senin, 13 Mei 2024 - 22:02 WIB

DPRD Kabupaten Kaur Gelar Rapat Paripurna, Sampaikan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024

Senin, 13 Mei 2024 - 16:30 WIB

Misteri 350 Juta Rupiah Perbulan: Kemana Mengalirnya Dana Penerangan Jalan Kaur?

Sabtu, 11 Mei 2024 - 15:39 WIB

Desa Kedataran Mulai Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani

Berita Terbaru

Bengkulu

Warga Kaur Pertanyakan Kualitas Proyek Jalan Rp40 Miliar

Kamis, 23 Mei 2024 - 19:47 WIB