topikpintar.com – Pemerintah menyiapkan Anggaran dari APBN sebesar Rp 26 triliun untuk mengubah status Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Pemerintah akan menjalankan kebijakan tersebut secara bertahap selama tiga tahun, yakni mulai 2027 hingga 2029. Anggaran yang disiapkan bersumber dari APBN untuk membiayai gaji yang nantinya PPPK Paruh Waktu beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu.
Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menjelaskan bahwa proses pengangkatan tidak dapat berlangsung sekaligus. Pemerintah perlu menyesuaikan tahapan pelaksanaan dengan ketersediaan pendanaan.
“Kita sudah menyiapkan Dana sekitar 26 triliun dari APBN untuk menggaji para PPPK Paruh Waktu yang diangkat nanti menjadi penuh waktu. Nah, tentu ini proses seperti ini perlu tahapan karena tidak bisa secara sekaligus,” kata Karmila Sari, dikutip dari YouTube TVR Parlemen (Siaran Resmi milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) pada Selasa, 10 November 2026.
Karmila menambahkan, proses perubahan status tersebut membutuhkan waktu karena Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan Anggaran. Selain itu, PPPK juga memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS.
Ia kemudian memaparkan pembagian tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, Pemerintah menargetkan pengangkatan sebesar 30 persen pada 2027, kemudian 30 persen pada 2028, dan 40 persen pada 2029.
“Tentu tahapannya adalah 30% di tahun 2027 nanti di awal Januari. Lanjut nanti di 2028 30% dan berlanjut lagi tahun 2029 di 40%,” Ucap Karmila Sari.
Sumber Berita: https://youtu.be/Ms8cRV8UdsM?si=h-bUoSfccIcZxvMT
