TOPIKAR – Kabupaten Kaur, yang terletak di Bengkulu, Indonesia, menghadapi dilema yang cukup serius terkait penerangan jalan. Meskipun setiap bulan, dana sebesar 350 juta rupiah ditransfer dari PLN pusat ke pemerintah daerah untuk keperluan penerangan jalan, akan tetapi kondisi penerangan di Kaur masih jauh dari memadai. (13/05/2024)
Pada awalnya, rombongan Manas (Maje dan Nasal) mengadakan hearing dengan PLN Kaur sebagai lanjutan dari serangkaian pemadaman listrik yang sering terjadi. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Kaur ini menarik perhatian karena masyarakat Maje Nasal, yang tergabung dalam forum Manas, mempertanyakan seringnya listrik mati di daerah mereka. Mereka mendesak PLN Bintuhan untuk segera memberikan solusi terbaik dan menghindari pemadaman listrik dengan alasan yang sama berulang kali.
Ketua DPRD Kabupaten Kaur, anggota-anggota DPRD, OPD terkait, Direktur PLN Kaur, serta masyarakat forum Maje dan Nasal hadir dalam rapat tersebut.
Julianto, salah satu warga yang hadir mempertanyakan banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi sementara masyarakat dikenakan potongan 10% dari total pembayaran tagihan listrik untuk penerangan lampu jalan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa gunanya membayar jika listrik di jalan tidak berfungsi?
Anggota DPRD Kaur lainnya juga mempertanyakan hal serupa, mendesak PLN untuk memberikan solusi agar listrik tidak terus padam.
Direktur PLN Rayon Bintuhan, Sandi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berusaha sebaik mungkin dan akan melakukan rapat dengan pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk membahas masalah pemadaman listrik dan ganti rugi kerusakan peralatan elektronik masyarakat.
Sandi menambahkan bahwa terkait urusan lampu jalan, sudah ada peraturan terbaru mengenai pajak barang dan jasa tertentu yang mengatur penggunaan dana tersebut. Setiap tagihan listrik dikenakan potongan 10% yang kemudian disetorkan sebagai PAD dari PLN pusat ke rekening daerah. Untuk Kabupaten Kaur sendiri, jumlahnya mencapai 350 juta rupiah per bulan “silahkan tanyakan ke pemerintah daerah atau dinas terkait untuk lebih jelasnya,”ujarnya
Namun, masyarakat tetap mempertanyakan ke mana uang tersebut pergi, mengingat penerangan jalan yang masih minim. Soher, sebagai masyarakat, juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana tersebut. Jika dihitung selama beberapa tahun, nominalnya sangat besar, dan pertanyaannya tetap sama: ke mana uang tersebut?
ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan PLN dan menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Harapan masyarakat Kaur adalah untuk melihat peningkatan kualitas penerangan jalan yang sebanding dengan dana yang telah mereka kontribusikan.
Penulis : Zoni aprizon
Editor : Zn
